IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

Setiap pendirian perusahaan industri baru maupun setiap perluasannya wajib memperoleh IUI yang diberikan terkait dengan pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri. Perusahaan industri yang dapat memperoleh IUI hanyalah Perusahaan yang berbentuk perorangan, perusahaan persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (”UU Perindustrian”)
  2. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 41/M-IND/PER/6/2008 (“Permenperind No : 41/2008”);
  3. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 (“Kepmen Perindustrian No : 148/1995”);
  4. Peraturan Menteri Perindustrian No. 66/M-IND/PER/9/2008 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Rangka Penanaman Modal (“Permenperind No : 66/2008”);
  5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 05/M-IND/PER/1/2009 tentang Perubahan atas Permenperind No : 66/2008 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Rangka Penanaman Modal (“Permenperind No : 05/2009”)

3 JAM

-

  • Nomor Induk Berusaha (NIB), dengan Status NIB “aktif”
  • Izin Lokasi, dengan Status “Telah Berlaku Efektif”
  • Izin Lingkungan, dengan Status “Telah Berlaku Efektif”
  • Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau bukti perjanjian sewa menyewa/pinjam pakai apabila sewa/pinjam pakai
  • Sertifikat Laik Fungsi dikecualikan bagi yang sewa

1. Pemohon mengisi Form dan Upload berkas peryaratan secara online melalui Siperi;

2. Verifikasi dokumen oleh Petugas Front Office;

3. Verifikasi Teknis oleh Tim Teknis;

4. Pengesahan oleh Kepala Dinas; 

5. Pemohon mengunduh file izin melalui Siperi.